DIVERSIFIKASI PANGAN DI INDONESIA

I. PENDAHULUAN
Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat strategis dan penting. Pangan adalah kebutuhan pokok sekaligus menjadi esensi kehidupan manusia, karenanya hak atas pangan menjadi bagian sangat penting dari hak azasi manusia. Disamping itu ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional yang saat ini dinilai paling rapuh. Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia telah ditegaskan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan yang dirumuskannya sebagai usaha mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rurnah tangga, dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu.
Memperhatikan definisi tersebut, saat ini ketahanan pangan belum dicapai pada seluruh rumah tangga walaupun pada tingkat nasional hasilnya telah lebih baik. Masih banyak rumah tangga yang belum mampu mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, terutama dalam hal mutu dan tingkat gizinya. Dalam hal ini keaneka-ragarnan pangan menjadi salah satu pilar utarna dalam ketahanan pangan
Diversifikasi pangan memang merupakan salah satu prasyaratan pokok dalam konsumsi pangan yang cukup mutu dan gizinya. Dan usaha menganeka-ragamkan pangan masyarakat sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Beberapa tonggak sejarah yang penting dalam usaha penganeka-ragaman pangan, pada tahun 1950-an telah dilakukan usaha melalui Panitia Perbaikan Makanan Rakyat; tahun 1963 dikembangkan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga, tahun 1974 dikeluarkan Inpres 14/1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat (PMMR) yang kemudian disempurnakan dengen Inpres 20/1979, melanjutkan proses sebelumnya pada Pelita VI telah pula dikembangkan Program Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG).
Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan keragaman sosial, ekonomi, kesuburan tanah dan potensi daerah, memungkinkan untuk tercipta diversifikasi konsumsi pangan (DKP). Makalah ini bertujuan untuk menganalisis arah, kendala dan pentingnya DKP. Kebijakan DKP bertujuan untuk menurunkan konsumsi beras sudah dirintis sejak awal tahun 60-an, namun kenyataan menunjukkan posisi beras sebagai pangan pokok di semua provinsi semakin kuat. Pangan lokal seperti jagung dan umbi-umbian ditinggalkan masyarakat, sebaliknya pangan global seperti mi semakin banyak digemari. Beberapa faktor yang menjadi penghambat DKP adalah karena rasa beras lebih enak dan mudah diolah, konsep makan, merasa belum makan kalau belum makan nasi, beras sebagai komoditas superior ketersediaannya melimpah dengan harga yang murah, pendapatan masyarakat masih rendah, teknologi pengolahan dan promosi pangan non beras masih rendah, kebijakan pangan yang tumpang tindih, serta kebijakan impor gandum dan promosi produk mi yang gencar. Keberhasilan kebijakan DKP penting tidak hanya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, tetapi juga berdampak positif pada ketahanan pangan, pendapatan petani dan agroindustri pangan serta menghemat devisa.
Pangan adalah komoditas strategis karena merupakan kebutuhan dasar manusia. Pangan tidak saja berarti strategis secara ekonomi, tetapi juga sangat berarti dari segi pertahanan dan keamanan, sosial, dan politis (Hasan, 1998). Berbagai contoh peristiwa pada masa akhir orde lama sampai dengan awal orde baru dan pengalaman bekas negara Uni Sovyet menunjukkan bahwa ketahanan dan ketenteraman suatu negara sangat ditentukan oleh ketersediaan pangan. Oleh karenanya pangan tidak dapat diabaikan dalam kebijakan ekonomi suatu negara, sehingga pengelolaan pangan secara berencana merupakan suatu keharusan yang perlu diupayakan dengan sebaik-baiknya. Dalam usaha pemenuhan kebutuhan pangan, pemerintah Indonesia telah berupaya secara maksimal agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi. Keseriusan itu diwujudkan dalam bentuk cita-cita besarnya yaitu mampu mencapai swasembada pangan, yang akhirnya tercapai pada tahun 1984 dengan swasembada beras, walaupun sebetulnya swasembada beras ditargetkan tercapai pada tahun 1974 (Rahardjo, 1993). Dengan keberhasilan tersebut, orientasi pembangunan selanjutnya diperluas tidak hanya berswasembada beras tetapi juga swasembada pangan secara keseluruhan Perubahan orientasi pembangunan di bidang pangan meliputi lima aspek, yaitu:
(1) dari swasembada beras menjadi swasembada pangan,
(2) dari pemenuhan kuantitas menjadi orientasi yang semakin menekankan kepada kualitas pangan,
(3) orientasi yang berupaya untuk mengatasi situasi kelangkaan (scarcity) menjadi orientasi yang didasarkan pada upaya untuk mengatasi situasi yang berlebih (plenty) melalui mekanisme pasar,
(4) orientasi produksi yang menekankan kepada upaya mencukupi melalui peningkatan produksi menjadi orientasi untuk memproduksi pangan yang sesuai dengan permintaan pasar (market orinted), dan
(5) orientasi yang menitikberatkan kepada single komoditas menjadi orientasi kepada pangan yang beraneka ragam.
Situasi pangan di Indonesia cukup unik disebabkan oleh kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, tetapi juga adanya keragaman sosial, ekonomi, kesuburan tanah, dan potensi daerah. Dengan adanya perubahan orientasi kebijakan yang lebih luas dan juga potensi pangan di daerah yang beragam diharapkan akan terjadi pola makan pada masyarakat yang lebih beragam. Pada tahun 1960-an, pemerintah sudah menganjurkan konsumsi bahan-bahan pangan pokok selain beras (Rahardjo, 1993). Kemudian pada tahun 1974, pemerintah juga mencanangkan kebijakan diversifikasi untuk lebih menganekaragamkan jenis pangan dan meningkatkan muti gizi makanan masyarakat melalui Intruksi Presiden (Inpres) No. 14 dan disempurnakan pada Inpres No. 20 tahun 1979. Dengan demikian, kebijakan diversifikasi konsumsi pangan sudah berjalan lebih dari 20 tahun. Usaha membangun Ketahanan pangan pada umumnya dan diversifikasi pangan khususnya saat ini diaktualisasikan kembali antara lain melalui Undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Propenas, yang menetapkan Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keaneka-ragarnan produksi bahan pangan, segar maupun olahan; mengembangkan kelembagaan pangan yang menjarnin peningkatan produksi dan konsumsi yang lebih beragam, mengembangkan bisnis pangan, dan menjamin ketersediaan gizi dan pangan bagi masyarakat.
Makalah ini bertujuan menganalisis sejauhmana keberhasilan kebijakan diversifikasi konsumsi pangan, apakah pola pangan masyarakat sudah beragam dan jika belum, apa saja faktor penghambatnya.


II. DIVERSIFIKASI PANGAN DI INDONESIA
2.1. Pengertian Diversifikasi Pangan
Konsep diversifikasi pangan bukan suatu hal baru dalam peristilahan kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia karena konsep tersebut telah banyak dirumuskan dan diinterprestasikan oleh para pakar. Kasryno et al. (1993) memandang diversifikasi pangan sebagai upaya yang sangat erat kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan pertanian di bidang pangan dan perbaikan gizi masyarakat, yang mencakup aspek produksi, konsumsi, pemasaran, dan distribusi. Sementara Suhardjo (1998) menyebutkan bahwa pada dasarnya diversifikasi pangan mencakup tiga lingkup pengertian yang saling berkaitan, yaitu diversifikasi konsumsi pangan, diversifikasi ketersediaan pangan, dan diversifikasi produksi pangan. Kedua penulis tersebut menterjemahkan konsep diversifikasi dalam arti luas, tidak hanya aspek konsumsi pangan tetapi juga aspek produksi pangan. Pakpahan dan Suhartini (1989) menetapkan konsep diversifikasi hanya terbatas pangan pokok, sehingga diversifikasi konsumsi pangan diartikan sebagai pengurangan konsumsi beras yang dikompensasi oleh penambahan konsumsi bahan pangan non beras. Secara lebih tegas, Suhardjo dan Martianto (1992) menyatakan dimensi diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya terbatas pada diversifikasi konsumsi makanan pokok, tetapi juga makanan pendamping. Dari beberapa pendapat tersebut terlihat telah terjadi kerancuan dalam mengartikan konsep diversifikasi pangan. Dimensi diversifikasi pangan secara jelas dapat dibedakan apakah yang dimaksud diversifikasi produksi pangan atau diversifikasi konsumsi pangan atau kedua-duanya. Konsep harus dipahami secara jelas, sehingga dimensi mana yang akan digunakan juga akan jelas, tidak tumpang tindih. Dimensi diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya terbatas pada pangan pokok tetapi juga pangan jenis lainnya, karena konteks diversifikasi tersebut adalah untuk meningkatkan mutu gizi masyarakat secara kualitas dan kuantitas, sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
2.2 Pengukuran Diversifikasi Konsumsi Pangan
Sejalan dengan keragaman konsep yang digunakan oleh para pakar, alat ukur yang digunakan untuk mengukur diversifikasi konsumsi pangan juga sangat beragam. Diversifikasi konsumsi pangan didefinisikan sebagai jumlah jenis makanan yang dikonsumsi, sehingga semakin banyak jenis makanan yang dikonsumsi akan semakin beranekaragam. Cara ini memang sederhana namun memiliki kelemahan karena belum memperhitungkan kuantitas zat gizi dari setiap jenis pangan, sehingga dalam konteks analisis ketahanan pangan tidak layak dijadikan ukuran (Ariani, 1999). Jenis ukuran yang digunakan untuk mengukur diversifikasi konsumsi pangan banyak peneliti hanya menggunakan salah satu saja yaitu indeks Entropy (Pakpahan dan Suhartini 1989; Simatupang dan Ariani, 1997; Erwidodo et al., 1999). Aspek yang diukur juga beragam seperti pengeluaran pangan, tingkat konsumsi energi, tingkat konsumsi protein dan kuantitas pangan yang dikonsumsi. Secara matematika, rumus indeks Entropy seperti berikut :
E = - S Wi ln (Wi)
dimana :
Wi = pangsa pengeluaran pangan/konsumsi zat gizi rumah tangga untuk komoditas.
i ; i = 1……n. Nilai E mulai dari nol, apabila rumah tangga hanya mengkonsumsi satu jenis pangan sampai dengan ln, n apabila rumah tangga membenjakan pengeluaran pangannya merata untuk seluruh jenis pangan atau mengkonsumsi semua jenis pangan.
Diversifikasi konsumsi pangan juga dapat dinilai tanpa melalui ukuran indeks, tetapi dengan melihat pola pengeluaran keluarga atau arah perkembangan konsumsi pangan. Pemusatan proporsi pengeluaran untuk jenis-jenis komoditas tertentu menunjukkan bahwa konsumsi keluarga tersebut tidak beranekaragam. Dalam skala makro, kondisi ini dapat dilihat dari kecenderungan konsumsi jenis pangannya (Pakpahan, 1990). Dalam konteks diversifikasi konsumsi pangan, konsep yang tepat adalah konsep Pola Pangan Harapan (PPH) yang diperkenalkan oleh FAO-RAPA (1989). PPH didefinisikan sebagai komposisi dari kelompok pangan yang dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan energi dan akan memberikan semua zat gizi dalam jumlah yang mencukupi. Susunan hidangan makanan dalam PPH dianggap baik karena mengandung 10-12 persen energi dari protein, 20-25 persen energi dari lemak dan sisanya dari karbohidrat.
Di Indonesia, konsep tersebut mengalami penyesuaian sebagai respon dari perbedaan situasi konsumsi pangan, budaya dan kondisi sosial ekonomi. Konsep PPH untuk Indonesia adalah sebagaimana dijabarkan pada Tabel 1. Semakin tinggi skor PPH berarti semakin beranekaragam, dan nilai skor tertinggi adalah 100, yang berarti diversifikasi konsumsi pangan sangat sempurna.

Tabel 1. Komposisi Energi Menurut Pola Pangan Harapan
Kelompok Pangan Energi (%) Bobot Skor Pangan
Padi- padian 50 0,5 2,5
Umbi-umbian 6 0,5 2,5
Pangan hewani 11 2,0 24,0
Minyak dan lemak 10 0,5 5,0
Buah dan biji berminyak 3 0,5 1,0
Kacang-kacangan 5 2,0 10,0
Gula 5 0,5 2,5
Sayur dan buah 6 5,0 30,0
Lain-lain 3 0,0 00,0
Total 100 100,0
Sumber: Deptan, (2001)
2.3. Arah Diversifikasi Konsumsi Pangan
Program diversifikasi konsumsi pangan dapat diusahakan secara simultan di tingkat nasional, regional (daerah) maupun keluarga. Seperti telah disebutkan, upaya untuk mewujudkan diversifikasi konsumsi pangan sudah dirintis sejak awal dasawarsa 60-an, dimana pemerintah telah menyadari pentingnya dilakukan diversifikasi tersebut. Saat itu pemerintah mulai menganjurkan konsumsi bahan-bahan pangan pokok selain beras. Program yang menonjol adalah anjuran untuk mengkombinasikan beras dengan agung, sehingga pernah populer istilah ”beras jagung”. Ada dua arti dari istilah itu, yaitu campuran beras dengan jagung dan penggantian konsumsi beras pada waktu-waktu tertentu dengan jagung. Kebijakan ini ditempuh sebagai reaksi terhadap krisis pangan yang terjadi saat itu (Rahardjo, 1993).
Kemudian di akhir Pelita I (1974), secara eksplisit pemerintah mencanangkan kebijaksanaan diversifikasi pangan melalui Inpres No. 14 tahun 1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat (UPMMR), dan disempurnakan melalui Inpres No.20 tahun 1979. Namun dalam perjalanannya, tujuan diversifikasi konsumsi pangan lebih ditekankan sebagai usaha untuk menurunkan tingkat konsumsi beras, dan diversifikasi konsumsi pangan hanya diartikan pada penganekaragaman pangan pokok, tidak pada keanakeragaman pangan secara keseluruhan, sehingga banyak bermunculan berbagai pameran dan demo masak-memasak yang menggunakan bahan baku non beras seperti dari sagu, jagung, ubikayu atau ubijalar, dengan harapan masyarakat akan beralih pada pangan non beras. Usaha tersebut kurang berhasil untuk mengangkat citra pangan non beras dan mengubah pola pangan pokok masyarakat.
Setelah sekian lama, pada tahun 1991/1992 pemerintah melalui Departemen Pertanian mulai menggarap diversifikasi konsumsi melalui Program Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG). Berbeda dengan kondisi dasa warsa 60-an yang semata-mata karena terjadi krisis pangan, DPG dilakukan tatkala Indonesia sudah pernah mencapai swasembada beras, dan masyarakat tergantung pada beras. Program DPG bertujuan untuk mendorong meningkatnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat terutama di pedesaan untuk mengkonsumsi pangan yang beranekaragam dan bermutu gizi seimbang. Fokus program DPG lebih diarahkan pada upaya pemberdayaan kelompok rawan pangan di wilayah miskin dengan memanfaatkan pekarangan pada jangkauan sasaran wilayah program yang terbatas, sehingga upaya yang dilakukan adalah meningkatkan ketersediaan keanekaragaman pangan di tingkat rumah tangga.
Kemudian pada tahun anggaran 1998/ 1999 dilakukan revitalisasi program DPG untuk memberikan respon yang lebih baik dalam rangka meningkatkan diversifikasi pangan pokok. Upaya ini dilaksanakan dengan perubahan orientasi dari pendekatan sempit (pemanfaatan pekarangan untuk menyediakan aneka ragam kebutuhan pangan) ke arah yang lebih luas yaitu pemanfaatan pekarangan guna pengembangan pangan lokal alternatif. Pembinaannya pun tidak terbatas pada aspek budi daya tetapi juga meliputi aspek pengolahan dan penanganan pasca panen agar pangan lokal alternatif ini dapat memenuhi selera masyarakat (Proyek DPG Pusat, 1998). Departemen Kesehatan juga melaksanakan program diversifikasi konsumsi pangan secara tidak langsung melalui program perbaikan gizi yang tujuan utamanya untuk menurunkan angka prevalensi Kurang Energi Protein (KEP), Kurang Vitamin A (KVA), Gangguan Yodium (GAKI), dan anemia.
Bila dimensi diversifikasi konsumsi pangan dibatasi pada pangan sumber karbohidrat (pangan pokok), maka perkembangan diversifikasi konsumsi pangan dapat dilihat pada Tabel 2, 3 dan 4. Hasil analisis dengan menggunakan data Susenas 1979 (Pusat Penelitian Agro Ekonomi, 1989) dan 1996 di wilayah Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa :
(1) semua provinsi di Indonesia pada tahun 1979 mempunyai pola pangan pokok utama beras. Pada tahun 1996, posisi tersebut masih tetap, kalaupun berubah hanya terjadi pada pangan kedua yaitu antara jagung dan umbi-umbian,
(2) pola tunggal beras pada tahun 1979 hanya terjadi di satu provinsi yaitu Kalsel, namun pada tahun 1996 terjadi di 8 provinsi yaitu Kalsel, Kalbar, Kalteng, Kaltim, NTB, Sulsel, Sulut dan Sulteng.
Fenomena ini menunjukkan telah terjadi peningkatan preferensi dan jumlah konsumsi beras yang signifikan di provinsi tersebut, sehingga mampu menggeser peran jagung dan umbi-umbian sebagai pangan pokok. Tingkat partisipasi konsumsi beras di berbagai wilayah cukup tinggi, yaitu rata-rata hampir mencapai 100 persen, yang berarti hampir semua rumah tangga telah mengkonsumsi beras (Tabel 2). Kecenderungan tersebut tidak hanya terjadi pada rumah tangga perkotaan tetapi juga rumah tangga di pedesaan, walaupun secara umum tingkat partisipasi di desa masih lebih rendah daripada di kota. Bila dilihat antarpulau, maka tingkat partisipasi konsumsi beras tidak jauh berbeda antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, yaitu hampir 100 persen. Partisipasi konsumsi beras yang masih rendah hanya terjadi di pedesaan Maluku dan Papua yang memang dikenal sebagai wilayah dengan ekologi sagu yaitu sekitar 80 persen.
Jumlah orang yang mengkonsumsi beras selama tahun 1990 sampai 1996 dapat dikatakan relatif tidak berubah (lebih kecil satu persen). Kecenderungan tersebut terjadi di semua pulau, baik di kota maupun di desa. Tingkat partisipasi konsumsi beras di kota pada kurun waktu tersebut menunjukkan sedikit penurunan, sebaliknya di desa masih menunjukkan peningkatan. Berdasarkan keragaman produk yang ada, seharusnya tingkat partisipasi konsumsi pada rumah tangga perkotaan menurun secara signifikan, dikarenakan di wilayah ini banyak terdapat produk-produk alternatif yang dapat berperan sebagai subsitusi beras, baik dalam bentuk mentah maupun olahan, tersedia dalam berbagai kemasan yang praktis, mudah diperoleh dan dihidangkan. Namun kenyataan, beras masih mendominasi pola konsumsi pangan masyarakat, sehingga perubahannya sangat kecil.
Tabel 2. Perkembangan Tingkat Partisipasi Konsumsi Beras (%)
Wilayah 1990 1993 1996 1999
Nasional
Kota
Desa

Jawa
Kota
Desa
Sumatera
Kota
Desa

Kalimantan
Kota
Desa

Sulawesi
Kota
Desa

Bali & Nusa Tenggara
Kota
Desa

Maluku & Papua
Kota
Desa

99,9
95,9


99,9
97,6

99,9
100,0


99,7
100,0


99,7
98,5



99,9
98,4


100,0
80,7

99,9
96,0


99,9
98,6

99,9
99,9


100,0
99,9


99,9
99,5



99,9
99,3


99,6
78,6

99,7
98,1


99,8
99,7

99,8
99,8


99,9
100,0


99,4
99,1



99,8
99,7


99,8
80,2

95,3
97,6


92,7
98,2

97,7
99,8


96,8
99,5


98,5
98,4



98,9
97,8


97,7
91,4

Sumber : Data Susenas, 1990,1993,1996, 1999 (diolah)
Berdasarkan data perkembangan tingkat partisipasi konsumsi beras tersebut dapat diartikan bahwa program diversifikasi konsumsi pangan yang salah satu tujuannya untuk menurunkan tingkat konsumsi beras dapat dikatakan masih belum menunjukkan keberhasilan. Sementara untuk komoditas ubikayu dan jagung, terjadi penurunan tingkat konsumsi cukup tajam. Penurunan tersebut juga terjadi di desa. Peningkatan konsumsi ubikayu dan jagung hanya terjadi pada awal krisis (tahun 1999), kemudian pada tahun 2002 menjadi turun kembali. Sebaliknya tingkat konsumsi mi instan yang juga sebagai salah satu sumber karbohidrat, menunjukkan kenaikan yang sangat tajam. Selera masyarakat terhadap pangan berubah seiring dengan semakin maraknya jenis pangan olahan yang siap saji dan praktis, serta dapat diperoleh dengan mudah.
Perubahan gaya hidup masyarakat berpengaruh pula pada gaya makan. Mungkin orang akan gengsi mengkonsumsi jagung dan ubikayu karena komoditas tersebut sudah mempunyai trade mark sebagai barang inferior, yang hanya cocok untuk kalangan bawah. Masyarakat mengalihkan fungsi jagung dan ubikayu, tidak lagi sebagai makanan pokok tetapi sebagai makanan selingan atau snack, sehingga jumlah yang dikonsumsi juga sangat terbatas. Dari keragaan data tersebut menunjukkan bahwa pangan lokal seperti jagung dan ubikayu telah ditinggalkan oleh masyarakat, dan pangan global seperti mi semakin digemari oleh masyarakat.
Kebijakan diversifikasi konsumsi pangan yang bertujuan untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal tidak menunjukkan keberhasilan bahkan salah arah dan justru masyarakat lebih memilih pangan global. Permasalahan konsumsi pangan yang dihadapi tidak hanya belum terpenuhinya kecukupan gizi tetapi juga ketidakseimbangan komposisi pangan penduduk. Berbagai studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi beranekaragam pangan dapat meningkatkan konsumsi berbagai anti oksidan pangan, konsumsi serat dapat menurunkan resiko hiperkolesterol, hipertensi dan penyakit jantung koroner.
Dengan membandingkan antara komposisi energi anjuran dan konsumsi energi riil seperti terlihat pada Tabel 4, konsumsi pangan yang melebihi standar anjuran hanya pada kelompok padi-padian, sedangkan untuk kelompok pangan yang lain masih di bawah anjuran. Hal ini juga membuktikan bahwa diversifikasi konsumsi pangan Indonesia masih belum berhasil.

Tabel 3 Perubahan Tingkat Konsumsi Pangan Sumber Karbohidrat (kg/kap/th)
Komoditas 1990 1993 1996 1999 2002
Kota
- Beras
- Jagung
- Ubikayu
- Mi instan

Desa
- Beras
- Jagung
- Ubikayu
- Mi instan

120,70
1,24
8,21
0,09


125,60
8,42
32,74
0,05

13,50
0,75
7,11
0,16


123,70
8,37
27,48
0,07

108,89
0,76
5,59
2,61


120,97
3,61
17,98
1,18

96,00
0,88
7,70
2,05


111,78
4,19
19,64
1,49

89,71
0,66
5,44
2,82


109,62
5,48
14,40
1,50

Sumber : Data SUSENAS, 1990, 1993,1996,1999,2002 (diolah)
III. KENDALA DIVERSIFIKASI KONSUMSI PANGAN
Walaupun upaya diversifikasi sudah dirintis sejak dasawarsa 60-an, namun sampai saat ini masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pola pangan lokal seperti jagung dan ubikayu telah ditinggalkan masyarakat, berubah ke pola beras dan pola mi. Kualitas pangan juga masih rendah, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan akan beras yang masih tinggi di kalangan masyarakat dan meningkatnya tingkat konsumsi mi secara signifikan menjadikan upaya diversifikasi konsumsi pangan belum menunjukkan keberhasilan, bahkan salah arah.
Pola makan masyarakat sebenarnya telah beragam, walaupun tingkatannya masih belum seperti yang diharapkan, terutama dalam standar kualitas dan kuantitas makanannya. Dalam hal ini diversifikasi pola makan tersebut sangat dipengarnhi oleh tingkat pendapatan, pendidikan dan pengetahuan, serta ketersediaan dan keterjangkauan. Disamping itu terdapat pula pengaruh lintas budaya terutama akibat globalisasi yang signifikan. Dengan demikian tingkat keaneka-ragaman pangan akan berbeda menurut kelompok masyarakat. Pola makan yang beragam diduga lebih disebabkan karena peningkatan pendapatan dan sebagai hasil komunikasi antara produsen (industri) pangan dan konsumen, yang sebenarnya tidak ditujukan untuk mendorong keaneka-ragaman pangan masyarakat tetapi untuk mempromosikan produk yang dihasilkan.
Program Diversifikasi pangan yang dilakukan selama ini cenderung didominasi oleh peran pemerintah (pusat). Dalam program tersebut terdapat banyak konsep tetapi kurang diturunkan dalam bentuk langkah implementatif yang melibatkan stake-holder, dan tidak memiliki target kuantitatif yang disepakati bersama. Implementasi program banyak yang terjebak dalam proyek-proyek parsial yang kurang berkesinambungan. Disamping itu, peran Departemen Pertanian sangat menonjol dalam program yang disusun, sedangkan departemen lain cenderung untuk enggan berperan aktif di dalamnya. Dalam hal ini terlihat adanya hambatan koordinasi baik secara horizontal maupun vertikal.
Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Pada hakekatnya faktor-faktor yang mempengaruhi diversifikasi konsumsi pangan adalah sama dengan faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan yaitu sosial, budaya, ekonomi, pengetahuan, ketersediaan pangan dan lain-lain.
Beras Lebih Bergizi dan Mudah Diolah
Secara intrisik, beras memang mempunyai banyak kelebihan dibandingkan jagung dan ubikayu. Dalam komposisi zat gizi, kandungan energi dan protein beras adalah sekitar 360 Kalori dan 7-9 gram per 100 gram bahan, lebih tinggi daripada jagung dan ubikayu (Depkes, 1990). Selain itu beras mempunyai cita rasa yang lebih enak walaupun dikonsumsi dengan lauk-pauk seadanya, di samping lebih mudah cara mengolah dan lebih praktis, tidak diperlukan waktu yang lama. Hal ini bisa dibandingkan, misal dengan mengolah nasi jagung, yang menurut hasil studi Ariani dan Pasandaran (2002) memerlukan waktu sampai 2,5 jam. Lama proses pemasakan jagung ini juga menjadi pendorong beralihnya konsumsi masyarakat ke beras atau mi yang mudah dimasak.
Konsep Makan
Masih banyak ditemukan di masyarakat yang mempunyai konsep makan “merasa belum makan kalau belum makan nasi, walaupun sudah mengkonsumsi macam-macam makanan termasuk lontong, ketupat; sebaliknya dibilang sudah makan, walaupun hanya makan nasi dan lauk pauk yang sederhana. Pola sosial-budaya di masyarakat seperti ini secara nyata akan meningkatkan permintaan beras dan menghambat diversifikasi konsumsi pangan.
3.3 Beras Sebagai Komoditas Pangan Superior
Kesulitan menerapkan diversifikasi konsumsi pangan disebabkan kuatnya paradigma masyarakat yang menganggap beras sebagai komoditas yang superior atau prestisius, sehingga masyarakat menjadikan beras sebagai pangan pokok yang memiliki status sosial lebih tinggi. Menurut Syamsoe’oed Sadjad, memang nenek moyang kita menjadikan nasi beras yang dimakan sesuatu yang elite, sehingga hanya layak dikonsumsi oleh kalangan atas (orang kaya). Namun kesalahan kita mengapa barang elite tersebut kita ajarkan kepada generasi keturunan sehingga semakin banyak orang yang mengkonsumsi beras.
Sampai sekarang masih sering terdengar pernyataan yang disampaikan oleh pejabat pemerintah atau media massa yang mendukung pernyataan tersebut. Sebagai contoh, apabila ada keluarga yang beralih konsumsi dari pola beras ke umbi-umbian, maka dinyatakan keluarga tersebut rawan pangan. Adanya image seperti di atas dan perubahan gaya hidup yang diikuti perubahan gaya makan, sehingga orang gengsi mengkonsumsi jagung dan ubikayu karena komoditas tersebut sudah mempunyai trade mark sebagai barang inferior. Jagung dan ubikayu tidak lagi sebagai pangan pokok tetapi makanan selingan atau snack, sehingga jumlah yang dikonsumsi juga terbatas.



Tabel 4. Proporsi Konsumsi Energi yang Dianjurkan dan Konsumsi Energi Riil Penduduk Indonesia Menurut Konsep PPH (%)

Kelompok pangan Konsumsi
Anjuran Konsumsi Riil
1996 1999 2002
- Padi-padian
- Umbi-umbian
- Pangan hewani
- Minyak+lemak
- Buah/biji berminyak
- Kacang-kacangan
- Gula
- Sayur+buah
- Lain-lain 50,0
6,0
12,0
10,0
3,0
5,0
5,0
6,0
3,0 59,6
3,1
5,4
8,0
2,3
2,8
4,5
1,0
1,3 56,4
3,1
4,0
7,8
1,8
2,4
4,2
3,2
1,2 56,9
3,2
5,3
9,3
2,4
2,8
4,4
3,5
2,4
Skor PPH 100,0 70,8 62,4 68,6
Sumber: 1)Deptan (2001); 2)Data Susenas 1996, 1999, 2002
3.4. Ketersediaan Beras Melimpah dan Harga Beras Murah
Salah satu cara untuk mewujudkan stabilitas politik adalah dengan menyediakan pangan yang stabil dengan harga yang terjangkau. Di Indonesia, beras telah dijadikan komoditas politik dan strategis, sehingga kebijakan pangan bias pada beras. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perberasan mulai dari industri hulu sampai industri hilir, sehingga pertumbuhan produksi beras terus meningkat dan beras dapat dijumpai dimana-mana dengan mudah. Pergeseran pola pangan pokok di Madura, dari jagung ke beras selain karena letak Pulau Madura yang dekat dengan Jawa Timur, juga pengaruh pompanisasi dan ditemukannya varietas padi yang pendek, sehingga beras menjadi populer. Salah satu hal penting dalam menyukseskan diversifikasi konsumsi pangan adalah karena dukungan kebijakan pemerintah. Namun, kebijakan pemerintah dalam hal ini masih ambivalensi dan terkesan setengah hati. Program diversifikasi konsumsi pangan semestinya juga diarahkan pada perbaikan pendapatan masyarakat petani dengan melakukan diversifikasi produksi tanaman pangan. Namun faktanya, masih ada kelemahan kebijakan pangan selama ini, yang menurut terletak pada rumusan tujuan dan implementasi yang diarahkan terutama untuk stabilitas politik dan ekonomi. Padahal semestinya tujuan tersebut diarahkan kepada pencapaian ketahanan pangan berkelanjutan, dalam hal ini jaminan ketersediaan beras (pangan pokok penduduk) pada tingkat harga yang terjangkau.
Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan harga dasar gabah sejak Musim Tanam (MT) 1969/70 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan terhadap produksi, harga dan impor beras telah menyebabkan harga beras menjadi murah dan dapat terjangkau oleh masyarakat. Menurut Baharsyah (1991) kebijaksanaan harga pangan yang belum berimbang dengan harga beras yang cenderung menurun terhadap pangan lain merupakan salah satu faktor penghambat diversifikasi pangan.
3.5. Pendapatan Rumah Tangga Masih Rendah
Perubahan pola konsumsi akibat kenaikan pendapatan tidak hanya mengakibatkan
tuntutan akan kuantitas tetapi juga kualitas dan bahkan komoditas baru. Dengan pendapatan yang cukup, keluarga akan dapat leluasa menentukan pilihan-pilihan pangan sesuai dengan selera, sehingga berbagai motif dalam memilih pangan akan muncul, tergantung dari motif mana yang akan menjadi unsur utama. Telah banyak kajian yang menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga mempengaruhi diversifikasi konsumsi pangan. Seperti hasil kajian yang dilakukan oleh Simatupang dan Ariani (1997) yang menggunakan data Susenas 1996 dengan indeks Entropy menunjukkan bahwa diversifikasi sumber konsumsi energi dan protein selalu lebih tinggi pada kelompok pengeluaran (proksi pendapatan) tinggi. Hal ini berarti peningkatan pendapatan berasosiasi kuat dengan diversifikasi sumber konsumsi zat gizi. Rumah tangga dengan pendapatan tinggi akan berupaya memenuhi tuntutan kualitas, sehingga konsumsi beras menurun dan akan beralih pada pangan yang mahal seperti pangan hewani atau makanan jadi.
Pada rumah tangga dengan pendapatan rendah, peningkatan pendapatan justru meningkatkan konsumsi beras dan mengurangi atau beralih dari pangan pokok seperti jagung dan ubikayu. Dalam kasus beras, peningkatan pendapatan akan meningkatkan konsumsi beras, dan pada tingkat pendapatan tertentu, konsumsi beras akan menurun.
3.6. Teknologi Pengolahan Pangan Nonberas dan Promosinya Masih Terbatas
Pengembangan teknologi pengolahan diperlukan untuk mempercepat mewujudkan diversifikasi konsumsi pangan. Dengan sentuhan teknologi pengolahan diharapkan dapat menghasilkan pangan yang lebih bermutu, menarik, disukai dan terjangkau oleh masyarakat. Pada saat ini, pengolahan pangan nonberas masih terbatas dan teknologi yang digunakan masih sederhana (tradisional) sehingga produk yang dihasilkan masih dianggap sebagai barang inferior. Kalaupun tersedia, harganya masih mahal dan dikonsumsi dalam jumlah yang kecil seperti snack dari jagung. Selain itu cara dan alat pengolahan pangan non beras tingkat rumah tangga juga masih terbatas, contohnya belum ada alat masak untuk jagung dan ubikayu seperti “rice cooker”, padahal potensi pangan lokal yang dapat berperan untuk menggantikan atau mengurangi beras sangat tinggi.
Belajar dari industri mi instant, tingginya tingkat konsumsi pangan tersebut dikarenakan product development yang dihasilkan sangat beragam dan promosinya juga sangat kuat. Banyak ragam jenis, bentuk dan cara masak dari mie, seperti mi basah, mi kuah, mi instant dan produk mi lainnya. Produk mi dapat dengan cepat diolah, disajikan dan dikonsumsi dengan kemasan yang bagus dan dengan variasi harga yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pilihan-pilihan produk mi sesuai dengan kemampuan. Konsumen produk mi juga meliputi semua golongan, tidak hanya golongan atas tetapi juga menengah dan bawah. Selain itu mi juga dengan mudah dijumpai di berbagai tempat, tidak hanya di swalayan tetapi juga di pasar tradisional atau warung kecil di pedesaan.
3.7. Kebijakan yang Tumpang Tindih
Kebijakan pangan yang ditetapkan tidak konsisten dan sinkron antara program yang satu dengan yang lain. Program diversifikasi konsumsi pangan telah ditetapkan sejak dulu, yang salah satu tujuannya untuk menurunkan konsumsi beras. Disisi lain, pemerintah menetapkan harga beras murah, yang mendorong orang untuk mengkonsumsi beras. Selain itu, pemerintah juga menetapkan program OPK beras yang berlaku untuk semua provinsi baik di kota maupun di desa tanpa memperhatikan faktor sosial dan budaya makan setempat. Generalisasi program tersebut jelas akan menstabilkan dan mendorong beras sebagai pangan pokok.
3.8. Kebijakan Impor Gandum, Jenis Product Development Cukup Banyak dan Gencarnya Promosi
Produk gandum sesungguhnya bukan makanan pokok Indonesia, karena kondisi fisik lingkungan yang tidak cocok, sehingga Indonesia tidak menanam tanaman tersebut. Namun adanya kebijakan impor gandum untuk diproses menjadi tepung di dalam negeri yang berlangsung lama dan subsidi harga terigu oleh pemerintah, maka harga terigu menjadi murah (50% lebih rendah dari harga internasional). Selain itu adanya kampanye yang intensif melalui berbagai jenis media seperti media elektronik, product development yang diperluas dengan harga yang bervariasi dan mudah diperoleh, turut mendorong peningkatan partisipasi konsumsi produk gandum terutama berupa mi dan roti. Menurut Sawit (2003) beralihnya pangan dari non terigu ke terigu atau produk olahannya pada kelompok rendah dan menengah di Indonesia begitu cepat dibandingkan di negara-negara Asia, sehingga mengurangi konsumsi pangan lokal seperti jagung dan umbi-umbian. Impor gandum pada tahun 1997/1998 sekitar 3,7 juta ton telah naik menjadi 4,1 juta ton tahun 2000/2001, bahkan mencapai US$ 1,2 billion pada tahun 2002 dan menjadi impor tertinggi untuk kelompok pangan.
IV. PELUANG DAN TANTANGAN MASA DEPAN
Indonesia merupakan negara besar yang sangat dinamis, yang ditandai oleh berbagai perkembangan strategis beberapa tahun terakhir dan tahun-tahun yang akan datang. Dilihat dari perspektif pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, terdapat beberapa peluang dan tantangan yang perlu diperhatikan:
1. Dengan pertumbuhan penduduk 1,49 % per tahun, Indonesia harus mampu menyediakan pangan untuk 210 juta penduduknya saat ini dan pertambahan setidaknya 3 juta konsumen baru setiap tahun. Pada saat yang sama sekitar 100.000 hektar lahan pertanian umurnnya pangan terkonversi setiap tahunnya untuk berbagai kepentingan non-pertanian. Juga telah semakin seriusnya penurunan kesediaan air dan meningkatnya kompetisi penggunaan air tersebut antara keperluan konsumsi rurnah tangga dan industri dengan keperluan pertanian. Kondisi ini perlu dilihat sebagai peluang untuk mengembangkan pola konsumsi beraneka-ragam bagi "konsumen baru" yang cukup besar, sekaligus tantangan yang besar karena sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut semakin terbatas.
2. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam. Keragaman sosial ekonomi tersebut sekaligus sekaligus juga menjadi peluang dan potensi untuk mengembangkan pangan yang beragam. Kebutuhan tersebut tidak hanya dari jenis pangannya tetapi juga dari pengolahan, tambahan kandungan nutrisi, penampilan, pengemasan, dan sebagainya.
3. Globalisasi merupakan kondisi riil yang telah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa fenomena globalisasi yang mempengaruhi kondisi keaneka-ragaman pangan Indonesia:
a. Indonesia dengan jumlah konsumen yang besar merupakan pasar yang sangat menarik bagi produsen pangan dunia. Dengan dorongan bagi terbukanya pasar domestik Indonesia menyebabkan berbagai produk dipasarkan ke Indonesia, yang walaupun juga mendorong penganeka-ragaman pola pangan, tetapi dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah baru dalam ketahanan pangan Kondisi tersebut juga dikhawatirkan akan menciptakan playing field yang tidak seimbang antara pelaku bisnis pangan domestik dan MNC.
b. Dalam 5 tahun pasar beras dunia menunjukkan trend penurunan harga. Hal ini menyebabkan masuknya beras impor ke pasar Indonesia legal maupun ilegal dengan harga relatif murah. Walaupun hal ini memungkinkan lebih tersedianya "pangan murah" bagi penduduk miskin, namun hal ini dapat sangat serius mempengaruhi ketahanan pangan jangka panjang. Beras impor murah akan (1) menimbulkan ketergantungan terhadap beras semakin tinggi dan mengurangi insentif untuk menganeka- ragamkan sumber karbohidrat, dan (2) menjadi disinsentif bagi petani untuk menanam beras sehingga dapat menimbulkan ketergantungan terhadap beras impor.
c. Perusahaan-perusahaan industri pangan di Indonesia sebagian besar telah dimiliki oleh perusahaan multinasional. Hal tersebut akan menyebabkan pengambilan keputusan industri menjadi tergantung pada kepentingan perusahaan induknya. Hal ini dapat menjadi kendala bagi pengembangan 'industrialisasi pangan alternatif .
d. Globalisasi dapat mengurangi keleluasaan pemerintah Indonesia dalam memformulasi dan menerapkan kebijakan dibidang pangan akibat keterkaitannya dengan kepentingan beberapa lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF.
e. Globalisasi juga membawa pengaruh budaya pangan baru: mie, fast food, dll. Namun sebagian besar pola pangan baru tersebut berbasis bahan baku yang harus impor dan kurang menyerap potensi alam Indonesia.
4. Proses reformasi yang menginginkan penyeimbangan peran masyarakat dan peran pemerintah mendorong peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih besar. Disamping itu dominasi peran pemerintah dalam pengambilan keputusan yang terjadi selama ini juga semakin terbatasi oleh kemampuan pemerintah sendiri dalam menjalankan keputusannya, terutama akibat keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah dan keterkaitan pemerintah dengan lembaga- lembaga internasional. Oleh sebab itu pengambilan keputusan publik dimasa yang akan datang akan sangat ditentukan oleh kemampuan melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal. Dalam konteks diversifikasi pangan, baik dalam pengertian konsumsi maupun produksi, hal tersebut perlu menjadi pusat perhatian karena akhirnya masyarakatlah yang akan melakukan dan memperoleh dari hasil penganeka-ragaman.
5. Pengambilan keputusan publik oleh pemerintah juga tidak dapat lagi dilakukan hanya oleh pemerintah pusat, tetapi melalui keseimbangan yang optimal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana peran pemerintah daerah akan lebih dominan tanpa mengesampingkan peran penting pemerintah pusat dalam mengembangkan kebijakan makro yang kondusif. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pada tingkat operasional saat ini dan di masa yang akan datang akan sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan pemerintah daerah. Disamping itu perlu pula dikembangkan pemahaman pemerintah daerah bahwa sangat banyak masalah sosial ekonomi yang tidak bisa hanya diselesaikan dalam lingkup batas kewenangan administratif satu daerah tetapi membutuhkan kerjasama yang erat antar pemerintah daerah. Peran pemerintah pusat terbatas pada masalah- masalah yang tidak dapat diatasi oleh propinsi dan kabupaten serta mengembangkan hubungan dengan masyarakat internasional (international relations and diplomacy).
6. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, swasta nasional juga telah menunjukkan perannya dalam mendorong diversifikasi pangan. Prinsip industrialisasi pangan membutuhkan peran swasta secara aktif. Agar industrialisasi yang dikembangkan terkait dengan kegiatan petani menghasilkan bahan baku pangan, maka proses industrialisasi pangan tersebut perlu diletakkan pula dalam kerangka pengembangan dan usaha agribisnis pangan Hal tersebut juga membutuhkan partisipasi aktif kalangan pengusaha. Dalam hal ini pengembangan "public-private partnership" termasuk pelibatan petani merupakan langkah strategis yang perlu dikembangkan. Disamping itu pengembangan pola 'user-fee' atau 'fee-services' juga dapat menjadi wujud kongkrit tantangan dan peluang peran swasta dan petani tersebut.
7. Peluang dan tantangan lain yang melingkupi pengembangan keaneka- ragaman pangan pada masa yang akan datang adalah perkembangan teknologi pangan yang semakin maju sekaligus mudah diimplementasikan. Pendayagunaan teknologi yang sesuai akan menjadi faktor menentukan keberhasilan proses penganeka-ragaman pangan.
8. Pada tahap implementasi, proses penganeka-ragaman pangan membutuhkan pemahaman yang benar mengenai apa yang dimaksud dengan keaneka-ragaman pangan, apa indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keaneka-ragaman tersebut, dan bagaimana proses pengukuran yang mudah dari indikator tersebut.
V. PENTINGNYA DIVERSIFIKASI KONSUMSI PANGAN
Dalam KTT Pangan Dunia 1996 yang menghasilkan Deklarasi Roma tentang Ketahanan Pangan ditegaskan bahwa: “adalah hak setiap orang untuk memiliki akses terhadap pangan yang aman, bermutu dan bergizi, konsisten dengan hak azasi bagi setiap orang untuk memperoleh pangan yang cukup dan bebas dari kelaparan”. Secara tegas dikatakan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan secara cukup bagi setiap penduduk merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi dari sisi hak manusia. Dengan demikian kekurangan pangan atau kelaparan yang berdampak pada kekurangan gizi dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak azasi manusia.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 68 tentang Ketahanan Pangan, secara eksplisit dituangkan bahwa penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal (Badan Bimas Ketahanan Pangan, 2002). Ketergantungan konsumsi pangan terhadap beras tidaklah menguntungkan bagi ketahanan pangan, terutama yang terkait dengan aspek stabilitas kecukupan pangan. Bila terjadi kelangkaan beras maka akan memberikan dampak yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan bagi rumah tangga, terutama kebutuhan energi dan protein. Padahal akhir-akhir ini cenderung terjadi stagnasi dalam produksi beras nasional yang diakibatkan oleh :
1. laju peningkatan produktivitas usahatani padi semakin kecil karena perkembangan teknologi produksi padi mengalami kejenuhan,
2. keterbatasan anggaran pemerintah, sehingga tidak mampu melakukan perluasan areal irigasi dan pemberian subsidi input produksi kepada petani, dan
3. konversi lahan pertanian terutama di Jawa ke penggunaan nonsawah. Faktor-faktor tersebut menimbulkan kekahawatiran akan potensi terjadinya kelangkaan beras di masa mendatang.
Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut diatas, kebijakan diversifikasi konsumsi pangan dipandang masih tetap diperlukan. Selain peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dampak positif dari kebijakan diversifikasi konsumsi pangan antara lain memperkuat ketahanan pangan Indonesia, meningkatkan pendapatan petani dan agroindustri pangan, serta menghemat devisa negara.
5.1. Memperkuat Ketahanan Pangan
Masalah ketahanan pangan menjadi isu penting akhir-akhir ini, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Oleh karena itu upaya menurunkan peranan beras, dan menggantikannya dengan jenis pangan lain menjadi penting dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan pangan dalam jangka panjang. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan dan mengintroduksi bahan pangan alternatif pengganti beras yang berharga murah dan memiliki kandungan gizi yang tidak jauh berbeda dengan beras. Beberapa karakter yang seharusnya dimiliki oleh pangan pengganti beras, menurut Irawan et al. (1999) adalah sebagai berikut:
1. memiliki kandungan energi dan protein yang cukup tinggi sehingga apabila harga bahan pangan tersebut dihitung dalam kalori atau harga protein nabati, maka perbedaannya tidak terlalu jauh dengan harga energi atau harga protein nabati yang berasal dari beras;
2. memiliki peluang yang besar untuk dikonsumsi dalam kuantitas yang relatif tinggi sehingga apabila terjadi penggatian konsumsi beras dengan bahan tersebut maka pengurangan kuantitas kalori dan protein nabati yang berasal dari beras dapat dipenuhi dari bahan pangan alternatif yang dikonsumsi;
3. bahan baku untuk pembuatan bahan pangan alternatif cukup tersedia di daerah sekitarnya;
4. dari segi selera, bahan pangan alternatif memiliki peluang cukup besar untuk dikonsumsi secara luas oleh rumah tangga konsumen. Oleh karena itu, antisipasi terhadap pangan baru seperti mi yang bahan bakunya tidak diproduksi di dalam negeri harus diperhatikan dalam mengembangkan industri dan menerapkan jenis teknologi yang akan dipilih.
Pengembangan teknologi seyogyanya mampu mengembangkan penggunaan jenis serealia atau umbi-umbian yang dapat digunakan sebagai substitusi atau pencampuran sehingga ketergantungan terhadap impor terigu dapat ditekan.
Keragaman hayati (biodiversity) yang tersebar di wilayah Indonesia merupakan potensi besar yang dapat diolah menjadi pangan. Hal ini sekaligus menjadi peluang yang dapat mengantar Indonesia untuk berswasembada karbohidrat, protein, dan lemak. Sayang potensi besar tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Terjadinya krisis ekonomi Indonesia yang berdampak pada lahirnya krisis pangan dan gizi dapat dijadikan momentum untuk membuka peluang pemanfaatan komoditas pangan lokal yang selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Beberapa komoditas lokal seperti ganyong, kembili, koro pedang dan komoditas lainnya (yang nyaris tidak dikenal lagi) dapat dikembangkan sebagai pangan alternatif. Kandungan karbohidrat dan protein pangan tersebut dapat mensubtitusi penggunaan komoditas pangan utama pada aneka produk pangan. Terigu yang sering menjadi polemik dapat berkurang penggunaannya dengan memanfaatkan tepung dari umbi-umbian.
5.2. Meningkatkan Pendapatan Petani dan Agroindustri Pangan
Peran sektor pertanian yang utama adalah sebagai penyedia pangan bagi penduduk. Jenis komoditas pangan yang dihasilkan oleh sektor pertanian akan sangat tergantung dari pola konsumsi masyarakat.Pelaksanaan diversifikasi konsumsi pangan secara bertahap akan mengubah pola produksi pertanian di tingkat petani (diversifikasi produksi pertanian). Petani akan memproduksi komoditas yang banyak dibutuhkan oleh konsumen dan yang memiliki harga cukup tinggi. Kondisi ini akan membawa dampak pada peningkatan pendapatan petani. Mereka tidak lagi tergantung pada komoditas padi sebagai sumber pendapatan usahataninya, tetapi dapat mencoba tanaman lain yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Hal ini juga secara ekplisit dituangkan dalam PP No. 68 yang menyebutkan bahwa penganekaragaman pangan dilakukan dengan mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan.
5.3. Menghemat Devisa Negara
Produksi beras Indonesia jauh tertinggal dari permintaan dan nampak semakin fluktuatif selama dasawarsa sembilan puluhan. Tingkat partisipasi konsumsi beras masyarakat di kota maupun di desa, baik di Jawa maupun Luar Jawa, yang cenderung meningkat semakin menambah beban pemerintah dalam mencukupi kebutuhan konsumsi beras. Akibatnya, ketergantungan Indonesia akan beras impor juga semakin besar. Selama tahun 1990-2001, Indonesia telah mengimpor tidak kurang dari 15 juta ton beras atau senilai US $ 4,4 milyar. Selain itu, impor biji gandum sebagai bahan baku produk mi juga meningkat terus. Pada tahun 1997/1998 impor biji gandum Indonesia hanya sekitar 3,7 juta ton, tetapi pada tahun 2000/2001 melonjak menjadi 4,1 juta ton (Sawit, 2003). Keberhasilan diversifikasi konsumsi tidak saja akan memperkuat ketahanan pangan masyarakat karena tidak terlalu berpengaruh terhadap fluktuasi produksi beras, tetapi juga akan bermanfaat bagi penghematan devisa negara jutaan dolar per tahunnya yang berarti juga meringankan beban keuangan negara, apalagi di saat terjadi krisis ekonomi ini.

Tabel 5. Kandungan Makronutrien per 100 gram Komoditas Pangan Alternatif (gram)
Komoditas Protein Lemak Karbohidrat
Ubikayu
Ubikayu kuning
Ganyong
Jagung kuning
Ubijalar
Jali
Kembili
Sorgum
Kentang hitam
Suweg
Talas
Kimpul
Garut
Gude
Kacang tinggak
Kacang merah
Kacang bogor
Koro benguk
Kecipir
Koro wedus
Kacang hijau
Kacang tanah 1,2
0,8
1,0
9,2
1,8
11,0
1,5
11,0
0,9
1,0
1,9
1,9
2,2
20,7
22,9
23,1
16,0
24,0
32,8
22,2
22,2
25,3 0,3
0,3
0,1
3,9
0,7
4,0
0,1
3,3
0,4
0,1
0,2
0,2
0,1
1,4
1,4
1,7
6,0
3,0
17,0
1,5
1,2
42,8 34,7
37,9
22,6
73,7
27,9
61,0
22,4
37,0
33,7
15,7
23,7
23,7
24,4
62,0
61,6
59,5
65,5
36,5
36,5
61,0
69,9
21,1
Sumber : Widowati dan Sunihardi (2000)
VI. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
Peran beras sebagai pangan pokok semakin kuat, yang ditunjukkan oleh tingkat partisipasi yang cukup tinggi di berbagai wilayah termasuk pada wilayah yang sebelumnya mempunyai pola pangan pokok bukan beras. Bahkan di beberapa provinsi terjadi pergeseran pangan pokok dari beragam cenderung menjadi pola tunggal yaitu beras. Di sisi lain, pangan lokal seperti jagung dan ubikayu semakin ditinggalkan masyarakat, namun pangan global seperti mi semakin banyak digemari yang ditunjukkan dengan kenaikan tingkat konsumsi mi instan yang signifikan. Beberapa faktor yang menjadi kendala terhambatnya diversifikasi konsumsi pangan adalah :
(1) rasa beras memang lebih enak dan mudah diolah,
(2) ada konsep makan yang keliru, belum dikatakan makan kalau belum makan nasi,
(3) beras sebagai komoditas superior,
(4) ketersediaan beras melimpah dan harganya murah,
(5) pendapatan rumah tangga masih rendah,
(6) teknologi pengolahan dan promosi pangan non beras (pangan lokal) masih terbatas,
(7) kebijakan pangan yang tumpang tindih, dan
(8) adanya kebijakan impor gandum, jenis product development cukup banyak dan promosi yang gencar.
Kebijakan diversifikasi konsumsi pangan masih tetap diperlukan. Selain bertujuan untuk meningkatkan sumberdaya manusia, dampak positif dari pelaksanaan program diversifikasi konsumsi pangan adalah memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani dan agroindustri pangan serta menghemat devisa. Keberhasilan diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya memberikan keuntungan bagi tersedianya bahan pangan bagi penduduk, namun diharapkan juga membawa dampak positif dalam kehidupan sosial masyarakat dan perekonomian nasional.
Oleh karena itu, lesson learned dari pelaksanaan diversifikasi konsumsi pangan selama ini dapat dijadikan pijakan untuk pelaksanaan selanjutnya. Kasus terjadinya perubahan konsumsi beras dan mi disebabkan karena peran pemerintah sangat kuat. Oleh karena itu, terwujudnya diversifikasi konsumsi pangan sangat tergantung dari peran pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Keragaman hayati Indonesia berupa tumbuhan, legume, kacang-kacangan, buahbuahan dan tumbuhan lalapan sangat banyak dan kaya sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Penggalian potensi tersebut dilaksanakan dengan pengembangan teknologi pengolahan dan produk pangan, yang melibatkan swasta terutama para industriawan. Untuk selanjutnya, program diversifikasi konsumsi pangan seyogyanya dijadikan gerakan bersama yang melibatkan semua unsur, tidak hanya pemerintah, tetapi juga swasta, LSM dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA
Ariani dan Ashari, 2003. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
Hasan, I. 1998. Sambutan Penutupan Menteri Negara Urusan Pangan pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VI. LIPI. Jakarta
Kasryno, F., M. Gunawan, dan C.A. Rasahan. 1993. Strategi Diversifikasi Produksi Pangan. Prisma, No. 5. Tahun XXII. LP3ES, Jakarta.
Rahardjo, M.D. 1993. Politik Pangan dan Industri Pangan di Indonesia. Prisma No. 5, Th XXII. hlm. 13-24. LP3ES. Jakarta.
Pakpahan, A. dan S.H. Suhartini. 1989. Permintaan Rumah Tangga Kota di Indonesia Terhadap Keanekaragaman. Jurnal Agro Ekonomi. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor
Proyek DPG Pusat. 1998. Pedoman Umum Program Diversifikasi Pangan dan Gizi Tahun Anggaran 1998/1999. Departemen Pertanian. Jakarta.
Krisnamurthi B., 2003. Penganeka-Ragaman Pangan: Pengalaman 40 Tahun Dan Tantangan Ke Depan. Kepala Pusat Studi Pembangunan, Institut Pertanian Bogor (PSP-IPB) http://www.ekonomirakyat.org/edisi_19/artikel_4.htm 22/11/06

2 komentar:

maz new mengatakan...

Tabelnya kok berantakan ya..??
jadi susah memahaminya..!!

Adhitia Yassin mengatakan...

pak boleh tolong jelaskan tentang indeks entropy

Poskan Komentar